BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Daerah dalam konteks pembagian
administratif di Indonesia,
adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Daerah terdiri atas Provinsi, Kabupaten,
atau Kota. Sedangkan kecamatan, desa, dan kelurahan tidaklah dianggap sebagai suatu Daerah
(daerah otonom).
Dalam
unit terkecilnya kabupatenlah yang menjadi pembagian yang terkecil dan komponen
penting dalam daerah. Untuk mengembangkan dan memajukan daerah perlu dilakukan
sebuah analisis potensi wilayah yaitu sebuah kegiatan mengkaji secara ilmiah rincian
semua kekayaan atau sumber daya fisik maupun non fisik pada area atau wilayah
tertentu sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi kekuatan tertentu.
Sebuah
analisis dilakukan karena setiap daerah tentunya mempunyai potensi – potensi
tersendiri baik dalam segi sumber daya alam maupun sumber daya manusia dalam
segi kreatifitas dan seni budayanya. Namun banyak masyarakat maupun pemerintah
tidak mengetahui hal tersebut sehingga pertumbuhan dan perkembangan wilayah
melambat, oleh sebab itu analisis potensi wilayah perlu dilakukan demi
mendorong kemajuan daerah.
Khususnya
daerah Kabupaten Wajo yang mempunyai luas wilayah adalah 2.506,19 Km² atau
4,01% dari luas Propinsi Sulawesi Selatan dengan rincian Penggunaan lahan
terdiri dari lahan sawah 86.297 Ha (34,43%) dan lahan kering 164.322 Ha
(65,57%). Dengan luas wilayah yang cukup ini tentu perlu pengelolaan yang naik
demi tercapaian kesejahteraan rakyat. Sehingga dilakukanlah proses anilisis
potensi wilayah.
B.
Rumusan Masalah
1.
Profil Kabupaten
Wajo ?
2.
Analisis SWOT
Kabupaten Wajo ?
3.
Visi, Misi dan
Strategi Kebijakan Pemerintahan Kabupaten Wajo ?
C.
Tujuan
Makalah ini tertujuan untuk memahami dan mengetahui
tentang profil kabupaten Wajo dan bagaimana pemerintah kabupaten Wajo membawa
masyarakat wajo menjadi lebih baik kedepan dengan strategi maupun kebijakan
yang dicanangkan oleh pemerintah.
D.
Manfaat
Manfaat
penulisan makalah ini untuk memberi referensi bagi para pembaca serta terkhusus
bagi penulis.
BAB II
PEMBAHASAN
A.
Profil Kabupaten Wajo
Kabupaten Wajo merupakan salah satu daerah tingkat
II di Provinsi Sulawesi Selatan, ibukota kabupaten Wajo terletak di Sengkang.
a.
Sejarah Pembentukan Kabupaten Wajo
Terbentuknya
Kabupaten Wajo ada 2 versi yaitu yang pertama versi mengenai Pohon Bajo yang tertulis dan versi Pau – Pau
Rikadong (versi Tutur)
tentang kisah We Tadampali. Wajo berarti
bayangan atau bayang-bayang (wajo-wajo). Kata Wajo dipergunakan sebagai
identitas masyarakat sekitar 605 tahun yang lalu yang menunjukkan kawasan
merdeka dan berdaulat dari kerajaan-kerajaan besar pada saat itu.
Di
bawah bayang-bayang (wajo-wajo, bahasa Bugis, artinya pohon bajo) diadakan
kontrak sosial antara rakyat dan pemimpin adat dan bersepakat membentuk
Kerajaan Wajo. Perjanjian itu diadakan di sebuah tempat yang bernama Tosora
yang kemudian menjadi ibu kota kerajaan Wajo.
Dalam
kisah We Tadampali, seorang putri dari Kerajaan Luwu yang diasingkan karena
menderita penyakit kusta. Beliau dihanyutkan hingga masuk daerah Tosora.
Kawasan itu kemudian disebut Majauleng, berasal dari kata maja (jelek/sakit)
oli' (kulit). Konon kabarnya beliau dijilati kerbau belang di tempat yang
kemudian dikenal sebagai Sakkoli (sakke'=pulih; oli=kulit) sehingga beliau
sembuh.
Saat
beliau sembuh, beserta pengikutnya yang setia ia membangun masyarakat baru,
hingga suatu saat datang seorang pangeran dari Bone (ada juga yang mengatakan
Soppeng) yang beristirahat di dekat perkampungan We Tadampali. Singkat kata
mereka kemudian menikah dan menurunkan raja-raja Wajo.
Wajo
adalah sebuah kerajaan yang tidak mengenal sistem to manurung sebagaimana
kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan pada umumnya. Tipe Kerajaan Wajo bukanlah
feodal murni, tetapi kerajaan elektif atau demokrasi terbatas. Perkembangan
Kerajaan Wajo. Dalam sejarah perkembangan Kerajaan Wajo, kawasan ini mengalami
masa keemasan pada zaman La Tadampare Puang Ri Maggalatung Arung Matowa, yaitu
raja Wajo ke-6 pada abad ke-15. Islam diterima sebagai agama resmi pada tahun
1610 saat Arung Matowa Lasangkuru Patau Mula Jaji Sultan Abdurrahman memerintah.
Hal itu terjadi setelah Gowa, Luwu dan Soppeng terlebih dahulu memeluk agama
Islam.
Pada
abad ke-16 dan 17 terjadi persaingan antara Kerajaan Makassar (Gowa Tallo)
dengan Kerajaan Bugis (Bone, Wajo dan Soppeng) yang membentuk aliansi
tellumpoccoe untuk membendung ekspansi Gowa. Aliansi ini kemudian pecah saat
Wajo berpihak ke Gowa dengan alasan Bone dan Soppeng berpihak ke Belanda. Saat
Gowa dikalahkan oleh armada gabungan Bone, Soppeng, VOC dan Buton, Arung Matowa
Wajo pada saat itu, La Tenri Lai To Sengngeng tidak ingin menandatangani
Perjanjian Bungayya.
Akibatnya
pertempuran dilanjutkan dengan drama pengepungan Wajo, tepatnya Benteng Tosora
selama 3 bulan oleh armada gabungan Bone, dibawah pimpinan Arung Palakka.
Setelah Wajo ditaklukkan, tibalah Wajo pada titik nadirnya. Banyak orang Wajo
yang merantau meninggalkan tanah kelahirannya karena tidak sudi dijajah. Hingga
saat datangnya La Maddukkelleng Arung Matowa Wajo, Arung Peneki, Arung
Sengkang, Sultan Pasir, beliaulah yang memerdekakan Wajo sehingga mendapat
gelar Petta Pamaradekangngi Wajo (Tuan yang memerdekakan Wajo).
Hingga
pada masa Hindia Belanda, dengan munclnya Politik pasifikasi, yang dilancarkan Belanda. memaksa semua kerajaan di Sulawesi Selatan
untuk tunduk. Dua sasaran utama Belanda, yaitu Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone. Saat itu Kerajaan Wajo bersekutu dengan Kerajaan Bone. Wajo mengirim
pasukan yang dipimpin oleh Jenerala Cakunu dan La Mappa Daeng Jeppu untuk
membantu Kerajaan Bone. Pasukan gabungan berbagai kerajaan sekutu Bone dan Bone
akhirnya kalah. Belanda kemudian berperang melawan Ranreng Tuwa. Arung Matowa
saat itu, Ishak Manggabarani dipaksa oleh Belanda untuk membayar Sebbu Kati yaitu denda perang dan menandatangani
perjanjian pendek. Isi dari Perjanjian pendek tersebut (korte veklaring)
adalah tunduknya kerajaan lokal (Kerajaan Wajo) pada pemerintah Belanda.
Belanda kemudian menjadikan Wajo sebagai onderafdeling (suatu
wilayah administratif yang diperintah oleh seorang kontrolir (wedana bangsa Belanda)
pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda.
Sebuah onderafdeling terdiri atas beberapa landschap (setingkat
kecamatan) ) dengan ibukota Sengkang. Saat itu,
terjadi pemindahan ibukota dari Tosora ke Sengkang. onderafdeling Wajo (ibukota Sengkang) bersama onderafdeling Bone (ibukota Watampone) dan
onderafdeling Soppeng (ibukota Watangsoppeng) dibawahi oleh afdeling (Afdeling
merupakan bagian dari suatu karesidenan.
Suatu afdeling dapat terdiri dari beberapa onderafdeling) Bone (ibukota Pompanua). Sedang afdeling Bone merupakan salah satu dari
beberapa afdeling (Makassar, Gowa, Bonthain, Pare-pare,
Palopo) yang dibawahi oleh Provinsi Groote Oost. Sedang Provinsi Groote Oost
dibawahi oleh pemerintah Hindia Belanda. Adapun onderafdeling Wajo, membawahi 4 distrik yaitu,
Distrik Majauleng, Distrik Sabbamparu, Distrik Takkalalla, dan Distrik
Pitumpanua. Tiap Distrik membawahi Wanua.
Dan Sekarang wajo terus berkembang dengan
bawa kepemimpinan H. Andi Burhanuddin Unru dan H. Andi Syahrir Kube.
b. Kondisi
Geografis Kabupaten Wajo
Kabupaten
wajo dengan ibu kotanya Sengkang, terletak dibagian tengah propinsi Sulawesi
Selatan dengan jarak 242 km dari ibukota provinsi, memanjang pada arah laut
Tenggara dan terakhir merupakan selat, dengan posisi geografis antara 3º 39º -
4º 16º LS dan 119º 53º-120º 27 BT.
Batas
wilayah Kabupaten Wajo sebagai berikut :
Sebelah
Utara : Kabupaten Luwu dan
Kabupaten Sidrap
Sebelah
Selatan : Kabupaten Bone dan Soppeng,
Sebelah
Timur : Teluk Bone
Sebelah
Barat : Kabupaten Soppeng dan
Sidrap
Luas
wilayahnya adalah 2.506,19 Km² atau 4,01% dari luas Propinsi Sulawesi Selatan
dengan rincian Penggunaan lahan terdiri dari lahan sawah 86.297 Ha (34,43%) dan
lahan kering 164.322 Ha (65,57%).
Pada
tahun 2007 Kabupaten Wajo telah terbagi menjadi 14 wilayah Kecamatan,
selanjutnya dari keempat-belas wilayah Kecamatan di dalamnya terbentuk
wilayah-wilayah yang lebih kecil, yaitu secara keseluruhan terbentuk 44 wilayah
yang berstatus Kelurahan dan 132 wilayah yang berstatus Desa.
Masing-masing
wilayah kecamatan tersebut mempunyai potensi sumber daya alam dan sumber daya
manusia yang berbeda meskipun perbedaan itu relatif kecil, sehingga pemanfaatan
sumber-sumber yang ada relatif sama untuk menunjang pertumbuhan pembangunan di
wilayahnya.
B. Analisis SWOT Kabupaten Wajo
Dalam menyusun berbagai regulasi pemerintah
kabupaten Wajo perlu mengenal dengan baik wilayahnya. Sehingga dilakukanlah
sebuah analisis SWOT yaitu metode perencanaan strategis yang
digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses),
peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam suatu proyek atau
suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT
(strengths, weaknesses, opportunities, dan threats) ).
a.
Strengths
(Kekuatan) Kabupaten Wajo
Kekuatan yang dimiliki
kabupaten wajo untuk membawa masyarakatnya mencapai kesejahteraan yaitu
meliputi :
1. Posisi
Strategi Kabupaten Wajo yang terletak di trans Sulawesi
Dengan posisi yang
sestrategis ini tentunya membuar kabupaten Wajo menjadi tempat persinggahan
bagi setiap masyarakat yang akan
melakukan perjalanan, kondisi ini membuat Wajo menjadi sentral.
2. Potensi
Sumber daya alam yang tersedia baik yang meliputi :
a. Sektor
Pertanian yang luas lahan sawah sebesar 86. 142 Ha yang terbagi atas lahan
sawah yang berpengairan teknis seluas 9, 012 Ha, pengairan sederhana seluas 11.
350 Ha dan luas sawah tadah hujan seluas 65. 780 Ha.
b. Sektor
Pariwisata Alam dan Budaya yang menarik yaitu wisata alam pesona Danau Tempe
dan bendungan Kalola dan wisata budaya seperti Rumah Adat Atakkae, Gua Nippon,
Sowaja Mallangga maupun situs Sejarah Tosora.
c. Sektor
Perikanan, kabupaten wajo mempunyai banyak daerah perairan baik itu danau
maupun teluk. Masyarakatnya banyak berprofasis ebagai nelayan, dan di daerah
kecamatan tempe masih hidup di rumah
terapung, dan hidup langsung dengan tempat tambak mereka.
3. Sumber
Daya Manusia yang tersedia dengan berkualitas memadai dengan melihat :
a. Tingkat
pendidikan, Masyarakat Wajo mayoritas telah mempu untuk baca tulis, serta
dengan keterampilan yang dimilikinya.
b. Tingkat
Kesehatan, pemerintah yang giat memenuhi fasilitas kesehatan yang memadai
membuat masyarakat tingkat kesehatannya pun menigkat.
4. Produksi
Kain Sutra, masyarakat wajo dengan tingkat kreatifitas dan imajinisa yangtinggi
membuatnya mampu menghasulkan kain dengan hasil tenunan tangan asli dari sutra
yang juga diproduksi sendiri.
5. Komitmen
bersama antara lembaga pemerintahan
Kesamaan
cita – cita utuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera sehingga setiap elemen
pemerintahan giat dalam bekerja dan menetapkan kebijakan yang sesuai dengan
kondisi serta yang dibutuhkan oleh masyarakat.
6. Ketersediaan
Sarana dan Prasarana yang cukup lengkap meliputi :
a. Jalan
aspal yang terus dibangun sehingga akses
untuk ke kabupaten wajo dapat dilalui dengan mudah
b. jembatan,
irigasi dan serta Listri dan air juga dibanguan dan disedian oleh pemerintah
dengan kualitas yang terus membaik.
7. Otonomi
daerah yang diberikan Pemerintah
Dalam
perjalanan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dengan adanya otonomi daerah
sehi ngga kabupaten wajo mampu mengelolanya secara mandiri
b.
Weaknesses (Kelemahan) Kabupaten Wajo
Dalam
keterbatasannya kabupaten Wajo tak luput dari berbagai kelemahan dalam berbagai
sektor :
1. Kualitas
Produk Yang masih Rendah
Kabupaten wajo yang
terkenal dengan hasil tenun kain sutranya telah mendunia, namun tak dapat
dipungkiri bahwa meski telah mendulnai kain tersebut kauwalitasnya belum
memadai.
2. Inovasi
Masyarakat yang Rendah
Pengrajin – pengrajin
kain sutra, mempunyai tingkat inovasi yang kurang sehingga berdampak pada kain
yang di hasilkan yang mampu ditiru olah orang lain.
3. Rendahnya
Daya Saing
Masyarakat wajo dengan
produk – produk yang dihasilkan terkadang tidak sesua dengan kebutuhan
masyarakat yang saat ini dilanda arus modernisasi dan globalisasi yang pesat,
sehingga daya saing produk rendah
4. Pelayanan
Publik yang Belum Maksimal
Pemerintah hakikatnya
adalah pelayan, dan kepuasan masyarakat
merupakan sebuah tujuan, namun dalam kenyataan dilapangan pelayanan yang
diterima oleh masyarakat masih belum dengan kualitas memuaskan, sebab masih ada
oknum – oknum yang ingin merauk keuntungan sehingga terkadang biaya yangs
seharunya tak dibebankan kepada masyarakat
menjadi dibebanka, prosedur yang harusnya cepat tapi menjadi
diperpangjang jalur birokrasinya.
5. Keamanan
dan Ketertiban yang belum stabil
Masyarakat wajo yang
mayoritas penduduknya cukup banyak masih terdapat oknum – oknum yang tidak taat
dengan hkum, inilah yang terkadang membuat terjadinya gangguan keamanan dan
ketertiban dalam kehidupan masyarakat.
c.
Opportunities
(Peluang) Kabupaten Wajo
Dalam kondisi saat ini
Kabupaten Wajo mempunyai Peluang yang ketika dimanfaatkan akan menjadi senjata
bagi kabupaten Wajo untuk menghadapi berbagai kondisi didepannya, pelung
tersebut meliputi :
1. Arus
Globalisasi dan modernisasi yang menciptakan kebebasan untuk berkreatifitas,
dengan demikian masyarakan wajo dapat berkarya dengan bebas tanpa batasan.
2. Sistem
Desentralisasi Otonomi daerah yang didukung dengan regulasi yang jelas,
sehingga daerah kabupaten wajo dapat mengekspos daerahnya dengan luas.
d.
Threats (Ancaman) Kabupaten Wajo
Dalam perkembangan arus
modernisasi serta globalisasi saat sekarang ini tentu terdapat berbagai ancaman
ketika sebuah daerah tidak siap dengan perubahan yang terjadi seperti :
1. MEA
(Masyarakat Ekonomi Asean) atau dalam bahasa English ASEAN Economic
Community (AEC)) ini merupakan kebijakan pasar bebas
dalam Negara – Negara yang termasuk anggota ASEAN .
2. Pergeseran
Budaya Bugis, al ini terjadi karena arus modernisasi, sehingga kearifan –
kearifan Lokal perlu dilestarikan.
3. Dampak
krisis Ekonomi, yang naik turunnya nilai tukar Rupiah, ini tentu menjadi
ancaman yang menakutkan bukan hanya bagi kabupaten wajo tapi secara umum bagi
bangsa kita sendiri yaitu NKRI.
4. Perkembangan
Ilmu pengetahuan dan teknilogi yang berkembang dengan cepatnya, dengan demikina
menuntu masyarakat terus belajar sehingga mampu memanfaatkannya dengan cermat
dan bijak. Dengan perubahan yang begitu cepat juga membuat kondisi sosial
ekonomi berubah.
5. Arus
Informasi dan Komunikasi secara global berkembang dengan cepat yang mampu
mengubah pola pikir dan tatanan kehidupan masyarakat Wajo ketika tidak mampu
menyaring dengan efektif informasi yang ada.
Dengan pemetaan seperti yang tersebut
diatas memberikan kemudahan dalam menyusun regulasi – regulasi untuk
menjalankan Kabupaten Wajo yang lebih
baik kedeannya.
C.
Visi, Misi dan Strategi Kebijakan Pemerintah
Kabupaten Wajo
a.
Visi Kabupaten Wajo
Visi kabupaten Wajo
yang dietapkan dalam RPJPD 2005 – 2025 yakni “Mewujudkan Kesejahteraan
Masyarakat Wajo Dengan Jiwa Kemandirian dan Pemerintah yang Demokratis
Bernafaskan Keagamaan.” Ini menjadi acuan bagi pemerintah Kabupaten Wajo dalam
mdalam tahun kerja 2014 – 2019 enetpakan
visi misi tahun kerja 2014 – 2019 yaitu Wajo
yang Berkarakter Religius, Produktif, Unggul, Sejahtera, dan Aman.
Visi misi ini mempunyai makna yang
adalah sebagai berikut :
1.
BERKARAKTER RELIGIUS, yakni suatu sikap dan prilaku masyarakat bersama aparat pemerintah daerah
yang diharapkan tumbuh dan berkembang sebagai modal dasar pembangunan Sumber
Daya Manusia Wajo lima tahun ke depan. Karakter masyarakat Wajo yang sesuai
dengan nilai-nilai kearifan Budaya Lokal Wajo (Sipakatau, Sipakalebbi,
Sipakaingeng), senantiasa dinafasi oleh kehidupan keagamaan yang kuat. Kerakter
Religius itu hanya dapat berkembang jika kualitas pendidikan dan kesehatan
masyarakat merata disemua wilayah sehingga sejalan dengan filsafat Bugis Wajo :
MACCAPI NA WARANI, MALEMMPU NA MAGETTENG.
2.
PRODUKTIF,
suatu tekad untuk memajukan perekonomian masyarakat dengan mengimplementasikan
etos kerja YASSIWAJORI dan akhirnya munumbuhkan sikap Kemandirian. Produktif
dalam pengertian lebih luas adalah, jiwa, sikap dan perilaku yang senantiasa
berorientasi pada efesiensi dan efektifitas sehingga pendapatan masyarakat
meningkatkan dan ekonomi bertumbuh secara konstan melampaui pertumbuhan ekonomi
Privinsi Sulawesi Selatan.
3.
UNGGUL,
dalam pengertian manusianya cerdas dan sehat (Macca na Paulle) dan komoditas
hasil olahannya UNGGUL karena dikembangkan melalui industri kreatif. Suatu
tekad untuk mengembangkan komoditas unggulan melalui pendekatan pengembangan
pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat antara kewilayahan yang didukung
oleh infrastruktur prasarana jalan, jembatan, irigasi, embung buatan dan
revitalisasi lingkungan hidup pada wilayah pesisir, rawa dan danau.
4.
SEJAHTERA,
adalah suatu cita-cita Kabupaten Wajo tahun 2025 melalui RPJPDnya, karena itu
untuk tahap III RPJMD, diterjemahkan makna SEJAHTERA sebagai suatu tekad untuk
mendorong pertumbuhan pendapatan masyarakat di atas rata-rata Provinsi dan
Nasional, serta merata bagi Masyarakat Wajo, maka dengan demikian angka
pengangguran harus ditekan bersamaan dengan makin rendahnya jumlah masyarakat
miskin. Kehidupan yang sejahtera hanya dapat di wujudkan oleh manusia yang
berkarakter hidup Religius dan mampu membuat keunggulan yang produktif, maka
kemudian PAMMASE dari Allah SWT, senantiasa menyertainya.
5.
AMAN,
suatu tatanan kehidupan yang diharapkan senantiasa tercipta dari pembinaan
ketertiban masyarakat, terbukanya ruang kehidupan politik dan pemerintah
demokratis, terjalinnya kemitraan yang harmonis antara DPRD dan Pemerintah
Daerah serta berperannya semua stackholders dalam setiap proses penentuan
kebijakan pembangunan daerah. Rasa AMAN dan TENTERAM harus senantiasa dibangun
dengan prinsip kehidupan YASSIWAJORI dalam tatanan nilai kearifan lokal Budaya
Wajo : MARADEKA TO WAJOE TARO PASORO GAUKNA, NAISSENG ALENA, ADENNA NA POPUANG.
b.
Misi Kabupaten
Wajo
Dalam
mewujudkan Visi daerah tersebut, maka Misi Daerah Kabupaten Wajo
dirumuskan sebagai berikut :
1. Mewujudkan
Pemerintahan yang baik
2. Mengoptimalkan
pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
3. Mewujudkan
sumber daya manusia berkualitas yang berbasis Iman dan Taqwa dan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi.
4. Mewujudkan
taraf hidup masyarakat yang mapan.
5. Meningkatkan
kemampuan jiwa Kemandirian.
Makna
Misi Daerah Kabupaten Wajo yang dijabarkan dari Visi Daerah Kabupaten Wajo,
sebagai berikut :
1. Mewujudkan
Pemerintahan yang baik adalah memantapkan terlaksananya supremasi hukum yang
merupakan landasan penyelenggaraan pemerintahan sehingga pelaksanaan
pembangunan dapat berjalan sesuai peraturan.
2. Optimalisasi
pengelolaan sumber daya alam berwawasan lingkungan adalah melanjutkan
pembangunan daerah dalam mengelola sumber daya alam secara lestari dan
berwawasan lingkungan dengan mengandalkan sektor pertanian dan perdagangan
sebagai penggerak utama.
3. Mewujudkan
sumber daya manusia yang berkualitas berbasis Imtaq dan Iptek adalah
memantapkan aparatur pemerintah dan masyarakat untuk memiliki komitmen yang
tinggi serta kemampuan manajerial dan kapasitas intelektual berbasis imtaq dan
iptek yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.
4. Mewujudkan
taraf hidup masyarakat yang mapan adalah memperkuat pembangunan melalui
pertumbuhan dan pemerataan yang melibatkan masyarakat, didukung oleh
perekonomian yang berpihak pada masyarakat dan Infrastruktur yang maju.
5. Meningkatkan
kemampuan jiwa kemandirian adalah mampu mencetak masyarakat yang tidak
tergantung dengan orang lain, dengan cara terus meningkatkan kreatifitasnya.
Sedangkan
etika pemerintahan dan kemasyarakatan yang dijadikan tolok ukur kinerja
pemerintah dan masyarakat Wajo, tercermin pada 6 prinsip kerja berikut:
1. Taat Azas
yaitu Prinsip ini mengandung arti bahwa semua langkah dan kebijaksanaan
pemerintah dan masyarakat hendaknya lebih awal mengacu pada landasan hukum
(peraturan perundang-undangan dan keputusan masyarakat)
2. Keterbukaan yaitu,
Prinsip ini mengandung arti bahwa setiap langkah dan kebijaksanaan disampaikan
secara terbuka (manajemen terbuka) kepada masyarakat untuk mencegah agar tidak
terjadi kecurigaan dan fitnah. Abad 21 ditandai dengan era globalisasi,
keterbukaan yang pernah dengan persaingan.
3. Kemitraan dan Kebersamaan, Prinsip
ini mengandung arti bahwa Hasil maksimal hanya dapat dicapai melalui kemitraan
dan kebersamaan. Membina kebersamaan dan kemitraan antar aparatur kelembagaan
secara vertikal dan horizontal. Membina kemitraan/keterbukaan antar daerah,
wilayah secara vertikal dan horizontal. Membina kemitraan/keterbukaan antra dan
inter lembaga pemerintah dan kemasyarakatan.
4. Pelayanan, Tugas
utama aparatur pemerintah adalah memberikan pelayanan prima kepada masarakat,
bukan sebaliknya. Untuk itu aparatur pemerintah harus mempermudah birokrasi
pelayanan, bukan malah mempersulit karena ada sesuatu yang diharapkan.
5. Rasa Malu (Siri’),
Rasa malu yang dimaksud adalah merasa malu kalau tidak melaksanakan tugas
dengan baik, malu pada diri sendiri, pada masyarakat dan pada Tuhan Yang Maha
Esa apabila tidak melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.
2.
Iman
dan Taqwa, Berpegang teguh pada ajaran agama karena ajaran
agama menunjukkan jalan yang baik kepada kita semua.
c.
Strategi
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Wajo
1. Mengupayakan pembangunan sarana
prasarana pendidikan dan kesehatan masyarakat dengan mensinergikan berbagai
sumber pembiayaan dari pemerintah provinsi dan pemerintahan pusat maupun dengan
peran serta masyarakat.
2. Mengupayakan pembangunan infra
struktur yang berkualitas untuk mendukung pembangunan pusat-pusat produksi
pertanian dan pemasaran komoditas unggulan.
3. Mengupayakan bertumbuhnya
perekonomian berbasis masyarakat yang dapat mendorong peningkatan pendapatan rakyat dan daerah.
4. Mengupayakan perencanaan yang
partisipatif untuk mendukung kebijakan pembangunan berorientasi lingkungan
hidup berbasis pedesaan dan perkotaan.
5. Mengupayakan terpeliharanya tatanan
kehidupan yang Religius, Demokratis dan Berkeadilan.
6. Mengupayakan pembinaan aparat yang
professional dan berkarakter pelayanan publik untuk mewujudkan tata kalola
pemerintahan yang baik.
7. Pembangunan sarana prasarana
pendidikan dan kesehatan masyarakat yang bersinergi dengan pemerintah provinsi
dan pemerintah pusat maupun dengan lembaga / organisasi kemasyarakatan.
8. Pembangunan infra struktur yang
berkualitas dalam mendukung pembangunan pusat-pusat produksi pertanian dan
pemasaran komoditas unggulan.
9. Bertumbuhnya perekonomian berbasis
masyarakat yang dapat mendorong peningkatan pendapatan rak yat.
10. Perencanaan yang partisipatif untuk
mendukung kebijakan pembangunan berorientasi lingkungan hidup berbasis pedesaan
dan perkotaan.
BAB III
PENUTUP
A.
Kesimpulan
Kabupaten Wajo
merupakan salah satu daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, ibukota
kabupaten Wajo terletak di Sengkang, Jauh sebelum
Indonesia Merdeka kabupaten Wajo telah mengenal sistem Demokrasi dalam
menjalankan sistem pemerintahannya.
Kabupaten Wajo yang mempunyai luas wilayahnya adalah 2.506,19 Km²
atau 4,01% dari luas Propinsi Sulawesi Selatan dengan rincian Penggunaan lahan
terdiri dari lahan sawah 86.297 Ha (34,43%) dan lahan kering 164.322 Ha
(65,57%).
Dengan wilayah yang cukup luas ini kabupaten Wajo
terbagi atas 14 wilayah Kecamatan, selanjutnya dari keempat-belas wilayah
Kecamatan di dalamnya terbentuk wilayah-wilayah yang lebih kecil, yaitu secara
keseluruhan terbentuk 44 wilayah yang berstatus Kelurahan dan 132 wilayah yang
berstatus Desa.
Masing-masing
wilayah kecamatan tersebut mempunyai potensi sumber daya alam dan sumber daya
manusia yang berbeda meskipun perbedaan itu relatif kecil, sehingga pemanfaatan
sumber-sumber yang ada relatif sama untuk menunjang pertumbuhan pembangunan di
wilayahnya.
Dengan Berbagai peluang maupun ancaman yang ada
kabupaten Wajo mampu mengoptimalkan Potensi yang dimilikinya sehingga mampu
bersaing dengan Kabupaten lain dan meminimalisir kelemahan – kelemahan yang ada
dalam berbagai sektor perdukung perkembangan kabupaten Wajo.
Perumusan Visi dan Misi dalam perjalanan
pemerintahan kabupaten sangatlah dibutuhkan ketelitian dan pertimbangan yang
akurat sehingga melahirkan strategi – strategi kebijakan yang tentunya
bertujuan semata – mata untuk mensejahterakan masyarakat Wajo.
B.
Saran
1. Kepada pemerintah mampu menjalankan sistem
pemerintahan yang adil dan mengedepankan kepentingan rakyat. Dan memanfaatkan
potensi – potesi yang ada untuk mencapai tujuan serta Visi kabupaten Wajo.
2. Kepada masyarakat kabupaten Wajo terus belajar dan
meningkatkan keterampilan yang dimiliki sehingga mampu bersaing.
3. Kepada pembaca dapat melakukan analisi terhadap
daerahnya masing – masing dengan cermat sehingga pemetaan potensi, kelemahan,
peluang, maupun ancaman dapat dikenali dengan baik.
DAFTAR ISI
Remmang Bakri (25
Maret 2008). Wajo Berprestasi Bukan
Slogan. Online. http://seputarwajo.blogspot.co.id (20 November
2015).
Wikipedia, (21
Januari 2010). Analisis SWOT. Online https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis_SWOT (20 November 2015).
Wikipedia, (02
Februari 2013). Kabupaten Wajo. Online.
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Wajo. (20 November 2015).
Wikipedia, (19
Februari 2014). Onderafdeling. Online.
https://id.wikipedia.org/wiki/Onderafdeling. (20 November 2015).
Wikipedia, (19
Februari 2014). Afdeling. Online. https://id.wikipedia.org/wiki/Afdeling. (20 November 2015).
RPJPD Kabupaten Wajo Tahun 2005 – 2025.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar